DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan sangat menyayangkan serapan anggaran penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kurang maksimal. Padahal sebelumnya penanganan PMK sempat mendesak dan membutuhkan anggaran besar.

"Tapi malah saat ini justru penggunaan atau serapan anggaran tidak maksimal. Padahal, ketika wabah PMK marak, instansi yang membidangi hewan ternak kekurangan anggaran," ujar Wakil Ketua DPRD H. Fatkhurrahman, Selasa (20/9/2022).

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, meski kasus PMK sudah landai, seharusnya tidak menjadi acuan instansi terkait untuk mengurangi pengawasan dan penanganan pada sapi lain yang masih belum memperoleh vaksinasi. 

"Maksimalkan dulu, kalau memang sudah maksimal tetap ada sisa silahkan kembalikan,” kata pria yang akrab disapa H. Kur ini.

Politisi asal Kecamatan Geger ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap PMK tidak boleh lengah meskipun sudah melandai. Oleh karena itu ia meminta dinas terkait memanfaatkan anggaran yang sudah ada.

"Karena kejadian ini tidak bisa kita duga, makanya pengawasannya harus tetap dilakukan oleh dinas yang bersangkutan. Manfaatkan anggaran yang ada dengan sebaik mungkin," pungkasnya.(dul)