PERNYATAAN Wakil Bupati Bangkalan Mohni yang meminta semua aparatur sipil negara (ASN) di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) harus berperan aktif melakukan intervensi menurunkan kasus kekerdilan pada balita mendapat dukungan dari DPRD setempat.

Pasalnya, kasus stunting di Bangkalan tergolong tinggi. Oleh karena itu, upaya Pemkab Bangkalan ini harus didukung oleh semua pihak. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Bangkalan, Jauhari, Jumat (16/9/2022).

"Pada prinsipnya kami sepakat dengan upaya yang dilakukan Pemkab. Percepatan penurunan angka prevalensi stunting harus dipertegas,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan inj berharap anggaran yang sudah dianggarkan dapat benar-benar diimplementasikan dalam upaya penurunan angka stunting sampai zero.

"Upaya untuk menurunkan angka stunting di Bangkalan harus dengan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, termasuk perbaikan gizi. Selain itu, juga penjagaan kesehatan dan pemberian edukasi pada ibu dan balita," tuturnya.

Berdasarkan data Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB-PPPA) Pemkab Bangkalan, pada tahun 2021, angka prevalensi kasus balita kerdil di Kabupaten Bangkalan sebanyak 38,9 persen dari total jumlah balita.(dul)