KOMISI A DPRD Bangkalan mendukung kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang tidak akan memproses tahap pencairan DD bagi desa yang enggan dimonitoring.

"Kami kira kebijakan itu sangat bagus demi kemajuan desa. Karena dengan monitoring harapannya tidak terjadi kelalaian," kata Ketua Komisi A DPRD Bangkalan H. Syaiful, Kamis (8/9/2022).

Oleh karena itu, pihaknya berharap semua desa tidak kaku ketika ingin dilakukan monitoring oleh pihak kecamatan dan pendamping desa. Sehingga, program desa nantinya dapat berjalan dengan semestinya.

"Desa harus mau dimonitoring karena demi kemajuan desa. Program desa harus berjalan semua agar masyarakat bisa merasakan kesejahteraan," tutur H. Syaiful.

Selain itu, ia juga meminta pendamping desa dan pihak kecamatan untuk melakukan koordinasi kepada setiap desa saat hendak melakukan monitoring agar tidak terjadi kesalahpahaman.

"Pendamping dan pihak kecamatan harus aktif jalin komonikasi dengan desa agar ketika hendak melakukan monitoring tidak terjadi kesalahpahaman," pungkasnya.(dul)