KOMISI D DPRD Kabupaten Bangkalan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan RSUD Syamrabu Bangkalan selaku mitra kerjanya, Senin (15/8/2022) di Ruang Rapat Komisi D.

RDP tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi cerita pendek salah satu pasien BPJS yang di biayai negara ketika berobat ke RSUD Syamrabu.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nurhasan mengatakan, setelah pihaknya mengklarifikasi tidak ada kejadian yang seperti diceritakan pasien. 

"Hanya terjadi kesalahpahaman saja. Menurut cerita rumah sakit begini, jadi pasien yang bersangkutan itu hendak menjalani operasi. Karena pasien tersebut peserta BPJS yang dibiayai negara, maka dokter yang menangani menyampaikan bahwa operasinya gratis tapi secara manual dan jahitannya agak sakit," bebernya.

"Nah setelah itu, dokter yang menangani juga menyampaikan kepada pasien kalau mau tidak sakit harus pakai alat dan yang bersangkutan setuju," imbuh Nurhasan.

Tetapi, katanya, informasi ini salah tafsir sehingga keluarga pasien tidak setuju karena membeli alat itu tidak dibenarkan menurut keluarga pasien. 

"Jadi yang menolak operasi itu keluarga pasien, bukan dokter yang menangani yang menolak. Karena terjadi kesalahpahaman," papar Politisi PPP ini.

Dalam RPD itu, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi kepada RSUD Syamrabu Bangkalan. Diantaranya, bagi pasien yang tidak terlalu beresiko tinggi saat operasi tidak perlu menggunakan alat cukup di RSUD.

"Termasuk tidak perlu membeli alat dari luar," ujar Sekretaris DPC PPP Bangkalan ini.

Kemudian yang kedua, lanjutnya, pasien yang mau dirujuk agar dilakukan review ulang rekam medisnya.

Ketiga RSUD Syamrabu harus tegas memberikan teguran kepada dokter yang bersangkutan untuk jangan main main.

"Kalau Surat Peringatan (SP) pertama tidak diindahkan, tentu yang kedua harus lebih tegas. Yakni tidak diberikan ijin praktek di rumah sakit bahkan di praktek bedahnya," pungkasnya.(dul)