RANCANGAN Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan belanja daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2022 mulai dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat, Selasa (2/8/2022) di Ruang Rapat Banggar.

Pembahasan yang dilakukan dalam tahap untuk mendapatkan kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA dan PPAS harus disampaikan tepat waktu.

Selain itu juga harus memenuhi keselarasan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad mengatakan, tahap awal proses penganggaran atas perencanaan tahunan adalah penyepakatan KUA-PPAS.

"Setelah disepakati Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD lalu akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)," katanya.

Setelah dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD lalu ditetapkan menjadi Perda APBD tahun anggaran 2023.

"Perda APBD tahun anggaran 2023 inilah yang akan dijadikan sebagai dokumen pelaksanaan anggaran," papar pria yang akrab disapa Ra Fahad ini.

Oleh karena itu, Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra ini berharap Perda tahun anggaran 2023 dapat dijadikan momentum kesatuan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Semoga pembahasan KUA-PPAS 2023 ini berjalan lancar dan bisa dilaksanakan secepatnya sesuai jadwal yang telah ditentukan," pungkasnya.(dul)