ADANYA pemberitaan yang menyebut adanya pungli di SDN 1 Lergunung langsung mendapat respon dari Komisi D DPRD Bangkalan dengan melakukan klarifikasi terhadap salah satu wali siswa, Korwil, Komite, Kepala Sekolah, dan beberapa guru SDN 1 Lerpak, di Ruang Rapat Komisi D, Senin (1/8/2022).

Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nurhasan Mengatakan, bahwa yang sebenarnya terjadi bukanlah pungli, melainkan kesepakatan semua wali siswa agar anak-anak mereka tetap dapat belajar.

"Kebetulan di Lergunung itu kan untuk signal cukup susah ya. Jadi wali siswa itu melakukan musyawarah dengan pihak sekolah mencari solusi untuk anak-anak mereka biar tetap bisa belajar," paparnya.

"Solusi yang disepakati dalam musyawarah itu adalah wali siswa siap membeli buku LKS untuk anak-anak mereka. Catatannya adalah tidak ada paksaan, dari guru bagi yang mampu beli buku, kalau tidak mampu bisa foto copy atau pinjam," imbuh Nurhasan.

Dengan adanya keterangan itu, pihaknya ingin meluruskan bahwa di SDN 1 Lergunung tidak ada pungli. 

" Karena SD itu ditanggung pemerintah melalui dana BOS, kecuali kegiatan yang tidak biayai BOS," ucapnya.

Kendati demikian, Sekretaris DPC PPP ini menyampaikan terimakasih kepada wali siswa dan media atas kontrolnya. Karena dengan begitu, lanjutnya, semua sekolah harus hati-hati jangan sampai melakukan pungli.

"Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada media yang sudah menulis dan wali siswa yang bersangkutan telah membantu ikut mengawasi pendidikan di Bangkalan. Semoga kedepannya semakin lebih baik lagi," pungkasnya.(dul)