WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan H. Fatkhurrahman membantah keras tudingan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Kokop (PMK) saat mendatangi Kantor DPRD terkait tidak adanya peran atau pengawasan yang dilakukan legislatif perihal penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak sapi.

Menurutnya, koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) khususnya Dinas Peternakan (Disnak) sudah sangat intensif dilakukan sejak awal mula wabah PMK muncul. Selain itu lanjutnya, penanganan yang dilakukan oleh Pemkab melalui Disnak sudah sangat luar biasa.

"Kami sangat mengetahui itu, bahkan mereka harus pulang tengah malam demi melakukan vaksinasi. Pindah dari rumah ke rumah," ujarnya, Senin (13/7/2022).

Politisi PDI Perjuangan asal Geger ini sangat menyayangkan tudingan ketidak seriusan pemerintah dalam penanganan wabah PMK. Padahal kata dia, adanya wabah itu memang tidak sesuai prediksi. 

"Yang harus diketahui, pemerintah juga kebingungan melihat banyaknya ternak yang terpapar. Kami akan mengkaji tuntutan dari Mahasiswa Kokop. Terutama mengenai dispensasi bagi peternak," jelas pria yang akrab disapa H. Kur ini.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan (Keswan) Disnak Bangkalan Ali Makki menyampaikan sudah bekerja secara maksimal dalam menangani wabah PMK. 

"Dalam penanganan PMK, kami sempat kelimpungan pendanaan. Sebab wabah tersebut di luar prediksi," paparnya.

Pihaknya menyampaikan bahwa anggaran untuk penanganan PMK ada. Akan tetapi pihaknya tidak bisa serta-merta menggunakannya. Harus melalui berbagai regulasi. 

"Semuanya juga ingin penanganan aman dan nyaman, tidak menjadi masalah di kemudian hari,” pungkasnya.(dul)