SEMUA fraksi DPRD Kabupaten Bangkalan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD kabupaten setempat, Kamis (30/6/2022).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Muhammad Fahad, dihadiri pimpinan dan segenap anggota DPRD, kemudian dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati Bangkalan, Sekretaris Daerah (Sekda), serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

"Seluruh fraksi mulai dari Fraksi PKB, Gerindra, PPP, PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Amanat Golongan Karya, dan Fraksi Keadilan Hati Nurani dapat menerima dan menyetujui Raperda LPP APBD TA 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan," kata Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Muhammad Fahad.

Sementara Wakil Bupati Bangkalan Mohni, mengatakan Raperda Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 yang diajukan oleh eksekutif telah disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan DPRD Kabupaten Bangkalan.

"Hal tersebut mencerminkan kerja sama dan ketaatan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah," katanya.

Pihaknya juga berharap kerja sama dan dukungan dari segenap jajaran DPRD Kabupaten Bangkalan karena saran masukannya akan diterima, baik pada rapat Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD, rapat komisi-komisi DPRD, rapat Badan Anggaran maupun rapat penyampaian Pendapat Akhir fraksi-fraksi DPRD.

"Saran tersebut sebagai bahan perbaikan dalam melaksanakan tugas-tugas, utamanya dalam peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bangkalan," pungkasnya.(dul)