BERDASARKAN banyaknya laporan terkait insentif guru madrasah diniyah (Madin) dan ngaji, Komisi D DPRD Bangkalan memanggil tim verifikasi Kabupaten untuk mengklarifikasi apa yang dilaporkan ke pihaknya, Kamis (28/4/2022).

Dijelaskan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan, bahwa laporan yang diterima pihaknya adalah terkait guru madin dan ngaji yang pada tahun 2021 dapat namun tahun 2022 tidak dapat.

"Jadi tentu kami mengklarifikasi ke tim verifikasi Kabupaten. Nah setelah kita klarifikasi, ternyata bahwa tereliminasinya mereka itu bisa jadi karena tidak masuk di 6 kriteria," paparnya.

Salah satu dari 6 kriteria itu kata Politisi PPP itu, adalah mungkin yang telah tereliminasi tidak punya santri, kemudian yang bersangkutan merupakan PNS, bisa juga karena yang bersangkutan orangnya sudah meninggal, dan juga orangnya tidak ditempat.

"Misalnya domisilinya ganti surabaya, kemudian status sosialnya sudah berubah. Misalnya sudah menjadi kaya. Kemudian yang terakhir itu disandingkan dengan Dinsos apakah yang bersangkutan penerima BPNT atau PKH," jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya menginstruksikan jangan sampai ada potongan atau pungli pada saat pencairan insentif guru madin dan ngaji. 

Nur Hasan meminta untuk tidak segan-segan kepada kordinator kabupaten sampai kecamatan,  jika ada pungli Komisi D akan meminta langsung oknum tersebut dipecat. 

Ia kembali mengingatkan agar jangan sampai tim yang sudah digaji oleh Bupati kemudian melakukan pemotongan dengan dalih atau modus apapun.

"Itu tidak boleh. Kalau ditemukan ada pemotongan atau pungli maka jangan segan-segan mengusulkan kepada Bupati untuk dipecat," pungkasnya.(dul)