DINAS Koperasi dan Usaha Menengah Kabupaten Bangkalan di panggil oleh Komisi B DPRD setempat, Kamis (28/4/2022). Pemanggilan tersebut dalam rangka evaluasi data penerima bantuan langsung tunai (BLT) UMKM baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Hearing yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi B tersebut diminta Dinas Koperasi memaparkan jumlah penerima BLT UMKM yang bersumber dari APBD.

"Kita memang meminta data ke Dinas Koperasi, karena kami ingin mengkroscek langsung penerima itu sudah sesuai atau tidak," ujar Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Rokib.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, pihaknya ingin memastikan bahwa pelaku usaha yang terdampak pandemi mendapatkan BLT UMKM dan tak ada lagi yang mengeluh tidak dapat.

Oleh karena itu, data penerima BLT UMKM harus transparan. Sehingga dapat diketahui bersama bahwa data tersebut sudah sesuai dengan semestinya.

"Tentunya kami berharap BLT UMK yang bersumber dari APBD, Dinas Koperasi berlaku bijak dalam setiap kebijakan yang diambil," paparnya.

"Kami ingatkan jangan main-main dengan bantuan ini, jika ketahuan main-main tentu kami akan tegas," imbuhnya.(dul)