KETUA Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan menerima aksi demonstrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Trunojoyo Madura (UTM) di Gedung DPRD setempat, Kamis (21/4/2022).

Demonstran menuntut atas infrastruktur yang sudah tak layak dilewati pengendara. Banyak jalan yang berlubang. 

Tidak hanya itu, saat hujan mudah tergenang air. Selain itu, beberapa Penerang Jalan Umum (PJU) di area kampus UTM sering mati.

Menanggapi tuntutan pendemo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan Nur Hasan mengatakan, beberapa tuntutan massa aksi dari PMII Komisariat UTM harus diperjelas, mana wewenang Pemerintah Kabupaten, Provinsi atau Pusat.

“Kalau UTM ke timur itu mungkin masuk kewenangannya daerah, tapi jika area UTM perlu diperjelas lagi,” tuturnya.

Menurutnya, jika area UTM memang masuk wewenang pemerintah kabupaten, pihaknya berjanji akan jadi atensi khusus dalam pembahasan anggaran. 

Namun lanjutnya, jika tidak, pihaknya mengaku tidak memiliki wewenang untuk memperbaikinya.

“Kalau bukan kewenangannya kabupaten, kita juga salah secara undang-undang, kalau membangun,” pungkasnya.(dul)