DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan melaksanakan sidang paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangkalan tahun anggaran 2021. Paripurna tersebut dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (21/3/2022).

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad, didampingi Wakil ketua DPRD, H. Fatkhurrahman, dan Wakil Ketua Hosyan Mohammad. Serta dihadiri langsung Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron dan Sekda Bangkalan juga jajaran Forkopimda.

Dalam pembukaannya Ketua DPRD Bangkalan menyampaikan bahwa Sesuai ketentuan pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

"Hal tersebut juga diatur secara khusus dalam Pasal 19 pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir," ujar Muhammad Fahad.

Dengan demikian kata pria dengan sapaan akrab Ra Fahad ini, penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2021 ini, merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

"Setelah LKPJ disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dahulu sebelum memperoleh kesepakatan dan DPRD akan membuat tim khusus yang bertugas membahas LKPJ," pungkasnya.(dul)