KOMISI D DPRD Kabupaten Bangkalan melakukan rapat evaluasi bersama beberapa mitra kerjanya, salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu (RSUD Syamrabu), Selasa (8/2/2022).

Berbagai persoalan menjadi pembahasan dalam rapat evaluasi tersebut. Diantaranya, terkait persiapan target PAD, masalah Covid-19, lalu terkait persoalan pelayanan yang akan dijadikan prioritas pada tahun 2022.

"Agar bisa mengetahui targetnya kedepan seperti apa, makanya kita adakan rapat evaluasi awal pelaksanaan APBD ini," ujar Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan.

Selain itu kata Nur Hasan, pihaknya bersama RSUD juga membahas terkait piutang kepada RSUD yang masih belum dibayar, seperti dari BPJS.

"Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak BPJS. Mudah-mudahan segera dibayar," ucapnya.

Sedangkan untuk piutang dana Covid-19, pihaknya meminta harus proaktif terhadap pemerintah pusat, karena kalau berkaitan dengan dana Covid-19 ini posting anggarannya langsung dari kementerian. 

"Intinya harus proaktif apa yang sebenarnya menjadi kendala kok bisa belum terbayarkan, RSUD harus segera bersurat kepada kami, kalau perlu kita nanti juga akan bersurat ke kementerian," tegasnya. 

Tidak hanya itu lanjut Nur Hasan, untuk tunggakan beakesmaskin, sebenarnya memang sempat tidak masuk di posting anggaran 2020, tapi di PAK sudah di cicil. 

"Sekarang sudah kecil piutang beakesmaskin ke RSUD, dan kami tambah anggaran di tahun 2022 nanti, karena anggaran beakes lumayan besar untuk tahun ini, nanti sebagian untuk bayar hutang," tandasnya.(dul)