SEKELOMPOK pemuda yang mengatasnamakan Persatuan Masyarakat Peduli Demokrasi (PMPD) Kabupaten Bangkalan, melakukan audiensi ke DPRD Bangkalan perihal isu akan ditundanya pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahap II periode 2022-2028, Rabu (19/1/2022).

Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Hotib Marzuki, didampingi anggota dewan dari Fraksi Keadilan Hati Nurani dan Gerindra, H. Subaidi dan Abdul Manap.

PMPD dalam audiensinya, meminta adanya keterbukaan informasi terkait waktu penyelenggaraan Pilkades tahap II ini.

Pasalnya, menurut PMPD, dikalangan masyarakat informasi saling berbeda, mulai dari bulan pelaksanaan hingga isu penundaan waktu Pilkades.

Menanggapi tuntutan PMPD, Hotib Marzuki mengatakan, bahwa di APBD Tahun Anggaran 2022, DPRD sudah mengesahkan anggaran untuk Pilkades tahap II.

"Jadi berangkat dari itu, kita tidak pernah punya pikiran kalau Pilkades itu akan ditunda. Sebetulnya satu ruh dengan yang dilakukan oleh teman-teman DPRD," ujarnya.

Maka dari itu, kata Politisi PKB ini, desakan dari PMPD sebetulnya hanya berangkat dari rumor bahwa Pilkades tahap II ini akan ditunda pada tahun 2023 sampek tahun 2025. 

"Ini sumbernya dari mana gitu. Sementara kita, teman-teman DPRD belum pernah melakukan komunikasi dengan Pak Bupati ataupun dengan Forkopimda terkait dengan penundaan ini. Isunya dari mana. Saya juga kaget tadi, kok mau ada penundaan, gimana," katanya.

Hotib meyakini bahwa Pelaksanaan Pilkades di Bangkalan tidak akan ditunda. Oleh sebab itu, pihaknya akan menyampaikan kepada Bupati apa yang menjadi tuntutan PMPD.

"Kita akan pertanyakan kepada Pak Bupati, alasan tidak segera menetapkan tanggal ataupun kegiatan kegiatan secara akumulatif dari persiapan Pilkades ini apa. Kita akan mempertanyakan itu kepada Pak Bupati," paparnya.

"Apa kemudian yang menjadi keterlambatan dari ini, nanti akan kita pertanyakan kepada Pak Bupati. Dewan sudah menetapkan anggaran. Saya yakin tidak satupun dari dewan yang menginginkan Pilkades ini ditunda," tambah Hotib.(dul)