SELAMA masa sidang 2021, DPRD Kabupaten Bangkalan telah menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Bangkalan, Fathur Rosi, menjelaskan bahwa Keempat Perda itu memang menjadi prioritas.

"Perda yang telah disahkan berupa Perda RPJMD tahun 2018/2023, Perda Pelaksanaan APBD 2020, Perda Perubahan APBD 2021, dan Perda APBD 2022," katanya, Rabu (22/12/2021).

Selain itu, lanjutnya, ada dua Raperda inisiatif serta tiga Raperda eksekutif yang sudah diajukan kepada Gubernur Jawa Timur.

Meskipun yang dapat direalisasikan hanya empat perda, Rosi mengatakan bahwa sejatinya pihaknya menargetkan pengesahan 10 Raperda inisiatif dan 10 Raperda eksekutif.

"Tapi sisa Raperda yang belum disahkan tetap kami pastikan tetap dilanjutkan hingga menjadi perda," jelasnya.

Menurutnya, Perda adalah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

"Keberadaan perda sangat penting sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sesuai Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah," ujarnya.

"Tahun depan kami harus bekerja lebih maksimal supaya bisa mencapai target," tambah Politisi PPP ini. (dul)