ALIANSI Pemuda Peduli Atas Tanah Masyarakat mengadu ke DPRD Bangkalan terkait mafia tanah yang menelantarkan tanah di tiga kecamatan. Rombongan aliansi pemuda tersebut membeberkan kepada DPRD terkait pembebasan tanah dari tahun 1982-1983 yang hingga detik ini tanah tersebut menjadi lahan tidur alias tidak tergarap. 

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan H. Syaiful Anam, yang menemui rombongan Aliansi Pemuda tersebut menyampaikan, bahwa setelah mendengar cerita dari duduk perkara tersebut secara detail, pihaknya akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan, agar permasalahan ini bisa segera ditindaklanjuti.

"Karena kita mendengarkan permasalahan itu dengan rinci, maka kita akan melakukan penekanan kepada BPN, ini terkait keresahan masyarakat," katanya usai menemui Rombongan Aliansi Pemuda Peduli Atas Tamah Masyarakat, di Ruang Rapat Komisi A, Rabu (15/12/2021).

Sebab, kata H. Syaiful, ada salah satu bidang tanah yang mana masyarakat tidak bisa membuat sertifikat di tanahnya sendiri. Karena terkait jual beli PT. Semen Madura yang saat ini sudah beralih kepemilikan ke PT. PKHI. 

"Sertifikatnya gelondongan. Jadi warga yang tidak menjual tanahnya waktu itu, tidak bisa membuat sertifikat. Karena objek tanahnya itu ada di tanah yang dibeli PT Semen Madura," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan memanggil pihak BPN Bangkalan agar permasalahan yang meresahkan masyarakat ini segera bisa teratasi, dan juga masyarakat tidak dirugikan.

"Karena timbulnya maslah ini, ditengarai ada mafia tanah yang meresahkan masyarakat. Jadi harus segera diatasi, kasian masyarakat," pungkasnya. (dul)