USAI menggelar rapat kerja dan hearing bersama Dinas Pendidikan (Disdik), Komisi D DPRD Bangkalan akan merekomendasikan beberapa catatan penting kepada Badan Anggaran (Banggar) terkait plafon anggaran Disdik yang masih belum terpenuhi. Pasalnya, beberapa catatan tersebut sangatlah penting bagi keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Bangkalan.

Adapun beberapa catatan tersebut yang pertama adalah anggaran untuk uji Calon Kepala Sekolah (Cakep). Saat ini uji Cakep belum mendapat anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan."Hanya Rp. 49 juta, padahal kebutuhannya Rp. 200 juta," kata Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan, Kamis (4/11/2021).

Rinciannya, dari jumlah anggaran uji Cakep tersebut, per calon Kepala Sekolah yang akan mengikuti uji Cakep akan mendapatkan anggaran Rp. 10 juta."Kalau dibiarkan berarti ada 200 sekolah yang kepala sekolahnya dijabat oleh pelaksana tugas (PLT). Ini harus serius dipikirkan," ujarnya.

Menurut Nur Hasan, uji Cakep sangatlah penting untuk memperkuat kompetensi kepala sekolah pada Manajerial, Kewirausahaan, Supervisi, Kepemimpinan, Penguatan Pendidikan Karakter dan Pengembangan Sekolah Berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).

"Kenapa harus benar-benar dipikirkan terkait uji cakep ini, karena salah satu penunjang pendidikan adalah kepemimpinan Kepala Sekolah yang secara kompetensi sudah memadai. Jadi sekali lagi jang dibiarkan 200 sekolah itu diisi oleh PLT," tambahnya.

Kemudian yang akan direkomendasikan kepada Banggar terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk SMP maupun SD."Kalau dulu SMP itu mendapat Rp. 9 miliar. SD mendapat Rp. 14 miliar. Sekarang plafonnya turun menjadi 44. Kasian SD yang masih belum mendapatkan DAK. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan oleh kita semua. Karena sarana dan prasarana juga merupakan salah satu penunjang pendidikan," tutup Nur Hasan. (dul)