DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Selasa (21/10/2025).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Bangkalan, H. Moch. Rofik, didampingi Wakil Ketua I H. Fatkhurrahman dan Wakil Ketua II Efendi, serta dihadiri para anggota dewan dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam sambutannya, H. Rofik menegaskan bahwa pembentukan Raperda ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah melalui pengelolaan BPR yang profesional dan transparan.

“Raperda ini bukan hanya soal regulasi, tapi juga bentuk komitmen kita untuk menghadirkan lembaga keuangan daerah yang sehat, akuntabel, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat Bangkalan,” ujar H. Rofik.

Politisi PPP itu juga menambahkan bahwa DPRD Bangkalan bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan setiap pasal dalam Raperda tersebut memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Kami berharap, setelah Raperda ini ditetapkan, BPR daerah benar-benar bisa menjadi solusi keuangan bagi masyarakat kecil. Tidak hanya memperkuat struktur ekonomi lokal, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan,” tambahnya.

H. Rofik menutup dengan apresiasi terhadap kerja keras Pansus dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan Raperda tersebut.

“Terima kasih kepada seluruh anggota Pansus dan OPD terkait atas kerja samanya. Kita berharap Raperda ini segera ditetapkan dan dapat dijalankan secara efektif untuk kemajuan Bangkalan,” pungkasnya.(dul)