RAPAT Paripurna dengan agenda Nota Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bangkalan digelar pada Rabu (24/9/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Bangkalan, H. Moch. Rofik.

Dalam keterangannya, H. Moch. Rofik menegaskan bahwa pembahasan Raperda BPR ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih profesional, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bangkalan.

“BPR daerah ini jangan hanya berdiri sebagai formalitas. Kita ingin keberadaannya betul-betul mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Bangkalan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa manajemen BPR nantinya perlu diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kompetensi, sehingga mampu mengelola lembaga keuangan tersebut secara sehat dan berkelanjutan.

“Kalau tata kelolanya baik, insyaAllah BPR ini bisa menjadi penopang perekonomian daerah dan tidak membebani APBD,” imbuhnya.

Rofik menekankan DPRD akan terus mengawal pembahasan Raperda ini agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.(dul)