KASUS Makanan Bergizi Gratis (MBG) yan"/>

Berita

Berita Detail

MBG Viral di Bangkalan, DPRD Tegaskan Perbaikan dan Pemakaian Bahan Lokal

Upload by Admin - 19 September 2025

KASUS Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang viral di media sosial TikTok karena dikembalikan siswa dengan alasan sudah basi mendapat perhatian serius dari DPRD Bangkalan. 

Menanggapi hal ini, DPRD Bangkalan menggelar rapat koordinasi yang dipimpin Ketua DPRD Dedy Yusuf, dihadiri Komisi IV, Ketua Fraksi PKB Mohammad Hotib, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan Moh. Ya’kub, perwakilan SPPG Martajasah, dan Korwil MBG Kecamatan Bangkalan.

Mewakili Ketua DPRD, Ketua Fraksi PKB Mohammad Hotib menegaskan bahwa rapat ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk menjembatani persoalan yang sempat viral.

“Kebetulan ada satu hari penyediaan dari SPPG Martajasah yang makanannya tidak dimakan oleh siswa. Alasannya karena sudah mulai menunjukkan bau basi atau baunya kurang enak. Di samping itu juga nasinya terlalu lembek atau bahkan berlendir kira-kira begitu,” jelasnya, Jumat (19/92025).

Menurutnya, kasus ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto bisa berjalan sukses.

“Program ini tujuannya baik, pertama untuk mengurangi angka stunting, kedua untuk mendorong angka kecukupan gizi peserta didik. Dan yang terakhir, kenapa harus peserta didik? Karena harapan kita di 2025 Indonesia Emas akan tercapai melalui makanan yang bernutrisi itu tadi,” tegas Hotib.

Dalam rapat itu, DPRD Bangkalan mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting.

Pertama, SOP maksimal, bukan minimal. Mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga penyajian makanan harus benar-benar higienis, segar, dan memenuhi angka kebutuhan gizi siswa.

Kedua, Gunakan bahan baku lokal. Seluruh SPPG yang menjadi mitra MBG di Bangkalan didorong untuk mengambil bahan dari pedagang lokal. 

“Supaya program ini bukan hanya menyehatkan siswa, tapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat Bangkalan,” ujar Hotib.

Meski begitu, ia menyadari ada keterbatasan. Beberapa jenis sayur segar memang sulit diproduksi di Madura karena kondisi iklim. 

“Kalau sayuran, memang tidak bisa. Tapi kalau kacang panjang, tomat, cabai masih bisa. Untuk daging sapi, ayam, sejauh ada di sekitar kita, ya harus diambil dari sini,” tambahnya.

Hotib menegaskan, pihaknya tidak serta-merta memberi sanksi, tetapi memberikan peringatan pertama. 

“Kalau sampai terulang dari rekanan yang sama, maka akan kami teruskan ke provinsi bahkan Satgas MBG pusat,” tandasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi penegasan bahwa DPRD, Dinas Pendidikan, serta semua pihak terkait serius menjaga kualitas MBG di Bangkalan.

“Kita tidak punya niatan lebih kecuali memperbaiki kualitas MBG ke depan. Mudah-mudahan MBG di Bangkalan tidak seperti kabupaten lain, tapi lebih menjaga kualitas, baik kebersihan, kesehatan, dan lain-lain. Karena program ini tujuannya baik,” tutup Mohammad Hotib.

Sementaraitu, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Moh. Ya’kub, menyebut rapat koordinasi ini sebagai ajang pembelajaran bagi semua pihak.

“Saya mengapresiasi kegiatan ini. Tentunya rapat koordinasi menjadi ajang pembelajaran bagi kita semua, khususnya SPPG supaya kejadian pada tanggal 16 itu tidak terulang lagi,” ujarnya.

Menurut Ya’kub, pengawasan akan dilakukan lebih ketat, mulai dari proses memasak, distribusi, hingga makanan tiba di sekolah. 

“Kepala sekolah dan guru harus mengecek dulu sebelum makanan diberikan ke siswa. Setelah aman, baru dibagikan,” tegasnya.

Terkait sanksi, Ya’kub mengatakan hal tersebut bukan kewenangan dinas, melainkan Satgas MBG. 

“Sanksinya bukan dari kita. Tapi nanti ini jadi bahan acuan, akan kita laporkan ke Satgas. Mungkin Satgas langsung melakukan pembinaan atau teguran ke SPPG” katanya.

Hal senada disampaikan Korwil MBG Kecamatan Bangkalan, Ivan. Ia menegaskan perlunya menjaga kualitas penyajian agar peristiwa serupa tidak terulang.

“Kita akan lebih menjaga lagi, bagaimana penyajiannya, bagaimana makanan itu disesuaikan kembali dengan standar. Jika terjadi lagi, mungkin akan ada sanksi untuk dapur-dapur yang bermasalah. Bisa diberhentikan sementara, tapi tetap sesuai prosedur, dilaporkan ke pusat terlebih dahulu,” tegasnya.(dul)