PROSES rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bangkalan kembali menuai sorotan. Ratusan tenaga harian lepas (THL) mengeluhkan adanya pungutan biaya tes kesehatan yang dianggap tidak sesuai aturan.

Para THL mengaku diminta membayar Rp40 ribu di puskesmas. Padahal, sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 18 Tahun 2010, tarif resmi tes kesehatan hanya sebesar Rp15 ribu.

Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim, menilai praktik tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius. Ia menegaskan, pelayanan publik seharusnya bersih dari segala bentuk pungutan liar.

“Aturannya sudah jelas, tidak boleh ada biaya tambahan di luar ketentuan. Ini merugikan masyarakat dan menodai citra pemerintah daerah,” ujar politikus PDI Perjuangan itu, Selasa (16/9/2025).

Tak hanya di puskesmas, sejumlah tenaga honorer juga mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan saat mengurus tanda tangan asisten. Temuan ini semakin menguatkan dugaan adanya pungli yang terstruktur dalam proses administrasi PPPK.

Nur Hakim meminta agar seluruh biaya yang dipungut tanpa dasar hukum segera dikembalikan. Jika tidak, pihaknya mengancam akan membawa kasus ini ke Inspektorat Bangkalan untuk diaudit secara menyeluruh.

“Kalau uang itu tidak dikembalikan, kami akan desak Inspektorat turun. Audit harus dilakukan supaya jelas siapa yang bermain di balik praktik ini. Semua perangkat daerah harus sejalan dengan komitmen Bupati untuk menghapus pungli,” tegasnya.

Kasus dugaan pungli ini mendapat perhatian luas karena pemerintah daerah sedang gencar mengampanyekan pelayanan yang bersih dan transparan. DPRD pun berjanji akan terus mengawal agar pengangkatan PPPK berjalan sesuai aturan, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.