PERTUMBUHAN sektor properti di Kabupaten Bangkalan kian pesat. Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) mencatat ada 91 kompleks perumahan yang sudah berdiri. 

Meski demikian, tidak semua pengembang memenuhi kewajiban menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kepada pemerintah daerah. Hingga kini, baru 11 developer yang tercatat resmi melakukan pelimpahan.

Fenomena ini mendapat sorotan dari Ketua Komisi III DPRD Bangkalan, Reza Teguh Wibowo. Ia menegaskan, DPRKP harus mengambil langkah lebih proaktif agar para pengembang segera menuntaskan kewajibannya. 

Menurutnya, percepatan pelimpahan sangat penting agar fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) bisa langsung dirawat oleh pemerintah kabupaten.

“Kalau dibiarkan terlalu lama, fasum yang tadinya bagus bisa cepat rusak. Akhirnya, ketika diserahkan, yang ada bukan lagi pemeliharaan tapi perbaikan besar. Itu yang rugi masyarakat,” ujarnya.

Politisi Gerindra tersebut menilai, lemahnya pengawasan dari pemerintah menjadi salah satu akar masalah. Ia mencontohkan, banyak pengembang baru mau menyerahkan PSU ketika kondisinya sudah tidak terawat. 

Padahal, kata dia, momen terbaik untuk serah terima adalah saat perumahan mulai dihuni dan fasilitasnya masih terjaga.

“Harus ada mekanisme jelas. Begitu perumahan terisi sebagian, fasumnya diserahkan. Jangan menunggu sampai rusak. Kalau begitu, masyarakat yang akan jadi korban,” tegas Reza.

Dengan desakan DPRD ini, DPRKP Bangkalan diharapkan bisa lebih tegas sekaligus cepat bertindak, agar kewajiban developer benar-benar terlaksana dan warga penghuni perumahan bisa menikmati fasum dan fasos yang layak sejak awal. (Dul)