PROGRAM rehabilitasi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan di Kabupaten Bangkalan dinilai masih berjalan terbatas. Hingga kini, hanya sebagian kecil perumahan yang mendapat perhatian dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) setempat.

Pimpinan Komisi III DPRD Bangkalan, Solihin, menyoroti kondisi tersebut dan mendesak agar dinas terkait segera melakukan pemetaan dan pendataan terhadap fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di perumahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Selama ini tidak semua perumahan tersentuh program rehabilitasi. Padahal, banyak fasum dan fasos yang kondisinya memprihatinkan,” ujarnya, Kamis (1/8/2025).

Politisi PAN itu menilai, langkah pendataan sangat penting agar pemerintah daerah memiliki acuan yang jelas dalam menentukan skala prioritas perbaikan.

“Kalau datanya lengkap, pemerintah bisa lebih efektif dalam melakukan pemeliharaan. Tidak asal tunjuk lokasi, tapi berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak,” jelas Solihin.

Ia menambahkan, pemeliharaan PSU yang berkelanjutan juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. 

“Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan karena tinggal di perumahan yang fasumnya rusak atau terbengkalai,” imbuhnya.

Reporter: Abdul