WAKIL Ketua DPRD Bangkalan, Fatkurrahman, mengkritik keras penerapan sistem parkir konvensional yang dinilai justru menimbulkan persoalan baru. 

Menurutnya, sistem yang digadang-gadang menjadi solusi ini tidak berjalan efektif karena kurangnya ketegasan dari Dinas Perhubungan (Dishub) dalam menindak juru parkir (jukir) yang nakal.

“Dishub kurang tegas pada jukir yang tidak profesional,” tandas Fatkurrahman, Senin (21/7).

Salah satu indikator buruknya pengelolaan sistem parkir konvensional terlihat dari merosotnya target retribusi parkir yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. 

Dari sebelumnya Rp 6,3 miliar, target itu dipangkas drastis menjadi hanya Rp 400 juta per tahun.

Penurunan target tersebut terjadi sejak pemerintah mengubah sistem penarikan retribusi parkir dari model berlangganan menjadi sistem konvensional. 

Ironisnya, meski target pendapatan sudah diturunkan drastis, Dishub Bangkalan tetap mengaku kewalahan.

Penyebab utama kekacauan ini diduga karena adanya kebocoran retribusi yang belum mampu diatasi. 

Hingga kini, belum ada langkah taktis maupun perbaikan sistematis yang dilakukan untuk membenahi kebocoran tersebut.

“Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan kontrol dari pihak terkait. Harus ada pembenahan menyeluruh, bukan hanya mengganti sistem,” tegas Fatkurrahman.

DPRD Bangkalan mendorong agar Pemkab dan Dishub segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan parkir. 

Jika terus dibiarkan, hal ini tidak hanya merugikan pendapatan daerah, tapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Reporter: Abdul