DALAM Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangkalan yang membahas penyampaian nota jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Wakil Ketua I DPRD Bangkalan, H. Fatkhurrahman, memberikan sorotan tajam terkait pentingnya transparansi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Memimpin jalannya rapat, H. Fatkhurrahman menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi merupakan momen evaluatif yang harus dijalankan secara objektif dan terbuka.

“Kita tidak ingin LPJ hanya menjadi laporan normatif. Yang kita harapkan adalah kejujuran dalam data, kesesuaian antara realisasi dan perencanaan, serta adanya penjelasan terhadap program-program yang belum maksimal,” ujar Fatkhurrahman di hadapan peserta rapat, Rabu (18/6/2024).

Ia juga mengingatkan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan yang melekat, dan catatan dari fraksi-fraksi adalah bentuk kepedulian terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Kami berharap nota jawaban yang disampaikan Bupati bukan hanya bersifat administratif, tapi benar-benar menjawab substansi kritik dan saran dari fraksi-fraksi. Ini penting agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tetap terjaga,” tambah Ketua DPC PDIP Bangkalan tersebut.

Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari proses panjang pembahasan Raperda LPJ APBD sebelum mendapat persetujuan akhir oleh DPRD.

Reporter: Abdul