KOMISI I DPRD Bangkalan memanggil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) serta perwakilan Himpunan Mahasiswa Bangkalan (Himaba) dalam rapat lanjutan yang digelar hari ini, Senin (16/6/2025). 

Rapat ini merupakan tindak lanjut atas laporan Himaba terkait buruknya pelayanan publik dan dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Mall Pelayanan Publik (MPP) maupun di tingkat kecamatan.

Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, secara tegas menyatakan bahwa Himaba telah menyampaikan indikasi kuat adanya oknum di lingkungan Dispenduk yang terlibat praktik pungli. 

Bahkan, nama-nama oknum tersebut disebutkan langsung di hadapan Dispenduk saat rapat berlangsung.

“Kami beri kesempatan kepada Dispenduk untuk melakukan evaluasi internal. Tapi kalau nanti terbukti, Komisi I akan minta Inspektorat turun tangan untuk ambil langkah tegas,” ujar Fadhur.

Menurutnya, Komisi I tak akan tinggal diam jika terbukti ada pelanggaran serius dalam pelayanan publik. Evaluasi administrasi hingga langkah hukum akan dipertimbangkan demi menciptakan pelayanan yang bersih dan profesional.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I, Nurhakim, menambahkan bahwa masalah di Dispenduk tidak hanya soal dugaan pungli, tapi juga lemahnya sumber daya manusia (SDM), khususnya operator dan administrator database (ADB).

“SDM di operator dan ADB masih sangat lemah. Ini sangat berpengaruh terhadap lambatnya pelayanan. Kita dorong Dispenduk untuk mengajukan penambahan personel ke pusat agar pelayanan bisa optimal,” jelasnya.

Nurhakim juga mengapresiasi langkah Himaba yang terus mengawal isu pelayanan publik di Bangkalan.

Reporter: Abdul