KOMISI III DPRD Kabupaten Bangkalan menyoroti sejumlah perumahan di wilayahnya yang beberapa hari lalu dilanda banjir. 

Sorotan ini muncul akibat buruknya sistem pengelolaan kawasan perumahan serta minimnya pengawasan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).

Pimpinan Komisi III DPRD Bangkalan, Solihin, menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah keluhan dari warga terkait genangan air yang terjadi usai hujan deras. 

Ia menilai pengelolaan drainase dan tata kelola lingkungan di sejumlah perumahan tidak memenuhi standar.

“Banjir ini menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan perumahan. Selain itu, pengawasan dari dinas PRKP juga kurang maksimal,” tegas Solihin, Rabu (4/6/2025).

Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi III DPRD Bangkalan berencana memanggil Dinas PRKP dan pihak pengembang perumahan yang terdampak. 

Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta penjelasan sekaligus mencari solusi konkret agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Jangan sampai warga menjadi korban karena lemahnya pengawasan dan manajemen pembangunan,” tambah Solihin.

DPRD berharap Dinas PRKP dapat lebih aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proyek perumahan, terutama yang berpotensi rawan banjir. Selain itu, para pengembang juga diminta untuk mematuhi ketentuan teknis yang berlaku.

Reporter: Abdul