KETUA DPRD Bangkalan, Dedy Yusuf, menegaskan bahwa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 harus dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja, bukan hanya sebatas kewajiban prosedural tahunan.

Hal itu disampaikan Dedy saat memimpin Rapat Paripurna DPRD Bangkalan dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati atas Raperda LKPJ APBD 2024, Selasa (3/6/2025), di ruang rapat paripurna. Turut mendampingi, Wakil Ketua I H. Fatkhurrahman dan Wakil Ketua II Efendi.

"DPRD akan mencermati secara menyeluruh isi LKPJ ini. Kami tidak ingin sekadar menerima laporan, tetapi ingin memastikan bahwa apa yang direncanakan benar-benar sudah memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Dedy di hadapan peserta rapat yang juga dihadiri Bupati Lukman Hakim, Forkopimda, kepala OPD, serta anggota dewan lainnya.

Menurut Dedy, evaluasi LKPJ merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan prinsip transparansi, efektivitas, dan efisiensi.

"Kami berharap LKPJ ini tidak hanya menyajikan angka realisasi, tetapi juga mencerminkan seberapa jauh program-program pemerintah daerah mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung," lanjutnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah 2025–2028.

"LKPJ ini akan menjadi fondasi penting bagi kebijakan ke depan. Kita harus menyusun arah pembangunan dengan pendekatan yang lebih strategis, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan zaman," tutup Dedy Yusuf.

Reporter: Abdul