KETUA Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bangkalan, Suyitno, menegaskan bahwa isu pungutan liar (pungli) yang terjadi di Kecamatan Blega dan Socah telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. 

Menurutnya, kasus tersebut merupakan isu lama yang terjadi menjelang libur panjang Idulfitri dan telah selesai ditangani sesuai prosedur.

Suyitno, yang juga anggota Komisi IV DPRD Bangkalan, menjelaskan bahwa informasi terkait pungli ini pertama kali diterima pada akhir Ramadan, sekitar tanggal 25, menjelang libur panjang. 

Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Bangkalan langsung meminta Dinas Pendidikan untuk mengambil langkah cepat dan tegas guna menyelesaikan masalah ini.

“Setelah laporan diterima, Bupati meminta Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti dan memastikan uang yang dipungli dikembalikan. Bahkan, peringatan keras telah diberikan kepada pelaku untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang,” jelas Suyitno, Jumat (18/4/2024).

Setelah libur panjang, lanjutnya, Bupati kembali menegaskan di rapat paripurna agar semua pihak, khususnya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) dan instansi pendidikan, tidak melakukan pungli dalam bentuk apapun, termasuk terkait mutasi dan sertifikasi. 

Jika terjadi lagi, pelaku akan diberikan sanksi tegas berupa pencopotan atau pemecatan.

Suyitno menyayangkan munculnya pemberitaan viral baru-baru ini yang menggambarkan seolah-olah kasus pungli ini baru terjadi dan belum ditangani. 

Ia menduga ada kelompok tertentu yang sengaja memanfaatkan isu ini untuk menciptakan opini negatif terhadap pemerintah daerah.

“Berita ini dipelintir seakan-akan belum ada tindakan dari pemerintah. Padahal, masalah ini sudah ditangani sejak lama, bahkan uang hasil pungli telah dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kami melihat ada upaya politisasi oleh kelompok tertentu untuk menyerang kredibilitas pemerintah daerah,” ungkapnya.

Sebagai bentuk pengawasan, Komisi IV DPRD Bangkalan telah memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasi terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan. 

Dari hasil rapat tersebut, Dinas Pendidikan memastikan bahwa kasus ini telah dilaporkan kepada Bupati dan telah diambil tindakan tegas.

“DPRD Bangkalan melalui Komisi IV akan terus memantau perkembangan ini untuk memastikan tidak ada lagi praktik pungli di masa mendatang. Kami mendukung langkah tegas Bupati dalam menjaga integritas pemerintahan,” tegas Suyitno.

Dengan langkah ini, DPRD Bangkalan berharap isu serupa tidak lagi terjadi, baik di lingkungan pendidikan maupun instansi lainnya. 

Semua pihak diharapkan bekerja sama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan demi kepentingan masyarakat Bangkalan.(dul)