ANGGOTA Komisi II DPRD Bangkalan, Samsol, melontarkan kritik tajam terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Sumber Sejahtera Bangkalan terkait program bantuan sosial (bansos) berupa beras 5 kilogram yang baru-baru ini digagas. 

Samsol menilai, prioritas PUDAM seharusnya adalah menyediakan akses air bersih bagi seluruh masyarakat Bangkalan, bukan hanya membagikan bantuan berupa sembako.

“Kalau mau mensejahterakan masyarakat, jangan hanya bagi-bagi beras. Fokuslah pada tugas utama, yaitu memastikan aliran air bersih menjangkau seluruh wilayah Bangkalan, terutama daerah yang sampai sekarang belum merasakannya,” ujar Samsol dengan tegas, Kamis (27/3/2025).

Menurut Samsol, langkah PUDAM membagikan bantuan sosial tampak seperti upaya pencitraan yang mengesampingkan permasalahan utama yang dihadapi masyarakat. 

Ia menyoroti masih banyaknya daerah di Bangkalan yang belum mendapatkan akses air bersih, padahal air adalah kebutuhan dasar yang mendesak.

“Masalah air bersih ini tidak bisa dianggap remeh. Masih ada warga yang harus berjalan jauh untuk mendapatkan air layak pakai. Sementara itu, PUDAM malah sibuk dengan program-program yang tidak menyentuh akar persoalan. Ini menunjukkan kurangnya prioritas dalam pengelolaan perusahaan daerah tersebut,” tambah Samsol.

Program bansos beras 5 kilogram yang digagas PUDAM tersebut diklaim sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat kurang mampu, khususnya selama bulan Ramadan. 

Namun, langkah ini dinilai Samsol sebagai tindakan yang tidak efektif untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang masyarakat Bangkalan.

“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Jika PUDAM serius ingin mensejahterakan masyarakat, seharusnya fokus pada pembangunan infrastruktur distribusi air, perbaikan jaringan yang rusak, dan peningkatan cakupan layanan. Jangan sampai masyarakat hanya menerima beras sekali, tapi tetap hidup dalam kekurangan air bersih setiap hari,” tegasnya.

Samsol meminta PUDAM Sumber Sejahtera untuk mengevaluasi program-program sosialnya dan lebih memprioritaskan pelayanan dasar sesuai dengan fungsi utama perusahaan tersebut. 

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mengawasi kinerja PUDAM agar tidak menyimpang dari tujuan utama pendiriannya.

Kritik ini diharapkan menjadi cambuk bagi PUDAM untuk memperbaiki arah kebijakannya, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas, bukan hanya dalam bentuk program simbolis semata.(dul)