KOMISI I DPRD Bangkalan menggelar rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan tokoh masyarakat Pecinan untuk membahas persoalan penataan parkir di kawasan tersebut. Rapat berlangsung di ruang Komisi I DPRD Bangkalan pada Selasa (4/3/2025).

Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, mengungkapkan bahwa pertemuan ini difokuskan pada upaya menyelesaikan persoalan parkir di Pecinan yang selama ini menjadi perhatian. 

Salah satu isu yang dibahas adalah keengganan para petugas juru parkir (jukir) di Pecinan untuk mengikuti sistem parkir berlangganan.

"Kami memanggil secara khusus tokoh masyarakat yang menangani parkir di Pecinan. Alhamdulillah, beliau sangat responsif terhadap keinginan pemerintah untuk kembali ke sistem parkir berlangganan dan menyatakan siap bekerja sama," ujar Fadhur.

Dalam rapat tersebut, tokoh sentral di Pecinan menyatakan kesediaannya untuk mendukung sistem parkir berlangganan, yang sempat digantikan dengan sistem parkir konvensional. 

Meski demikian, Ketua Komisi I meluruskan bahwa perubahan sistem parkir ini belum sepenuhnya kembali ke sistem konvensional, karena peraturan daerah (Perda) terkait parkir masih berlaku.

"Sebenarnya parkir ini masih belum kembali ke sistem konvensional. Perbup (Peraturan Bupati) belum ada, dan Perda masih tetap berlaku. Kemarin itu hanya berupa imbauan atau harapan yang disampaikan oleh PJ kepada Dishub Provinsi. Jadi, kita perlu membenahi sistem parkir di Kabupaten Bangkalan secara menyeluruh," tegas Politisi Demokrat tersebut.

Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal dalam penataan ulang sistem parkir di Kabupaten Bangkalan, khususnya di kawasan Pecinan, demi memberikan kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat.(dul)