ANGGOTA Komisi II DPRD Bangkalan, Samsol, menyoroti aduan dari sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan takjil di sekitar Alun-Alun dan depan Pendopo Bangkalan saat bulan Ramadan. 

Para PKL merasa diberatkan oleh pungutan biaya yang dilakukan oleh pihak Event Organizer (EO) yang mengelola bazar takjil tersebut.

Menurut Samsol, pungutan tersebut tergolong pungutan liar (pungli), karena tidak ada kejelasan terkait aliran dana yang dipungut oleh EO. 

Ia menegaskan bahwa bazar takjil itu memanfaatkan fasilitas umum, dan dinas terkait mengaku tidak mengetahui adanya pungutan biaya kepada para pedagang.

"Ini sangat merugikan para pedagang kaki lima yang hanya mencari makan untuk keluarganya. Dinas terkait harus bertindak tegas terhadap oknum preman atau pihak yang mengambil pungutan liar dari para pedagang," tegas Samsol saat rapat gabungan antar Komisi DPRD dengan PKL dan sejumlah dinas terkait, Rabu (26/2/2025).

Ia juga meminta dinas terkait untuk segera melakukan penindakan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memastikan tidak ada lagi pungutan liar yang membebani pedagang kecil. 

"Pemerintah harus melindungi para PKL ini, bukan membiarkan mereka menjadi korban oknum yang memanfaatkan situasi," tambahnya.

Samsol menilai bahwa keberadaan pungutan liar ini tidak hanya merugikan PKL, tetapi juga mencoreng citra pemerintah daerah. 

Ia berharap agar pemerintah lebih proaktif mengawasi kegiatan-kegiatan seperti bazar takjil yang memanfaatkan fasilitas umum, agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan di kemudian hari.

Para pedagang yang menjadi korban pungutan liar tersebut berharap ada kejelasan dan perlindungan dari pemerintah, agar mereka bisa berjualan dengan tenang tanpa harus terbebani biaya yang tidak jelas asal-usulnya.(dul)