KOMISI I DPRD Bangkalan menemui massa aksi dari Aliansi Honorer Kabupaten Bangkalan yang menggelar demonstrasi di Kantor DPRD setempat, Senin (17/2/2025). 

Dalam aksi tersebut, para honorer menyuarakan tuntutan agar nasib mereka yang selama ini tidak jelas dapat diperjuangkan oleh DPRD Bangkalan.

Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim, didampingi anggota Komisi I Saad Asjari, langsung menemui para demonstran untuk memberikan tanggapan.

“Kami akan tetap memperjuangkan aspirasi Anda semua. Kami ini hanya sebagai penyalur aspirasi, bukan pengambil kebijakan. Namun, DPRD memiliki hak negosiasi, dan kami akan memaksimalkan itu untuk memperjuangkan hak-hak Anda,” ujar Hakim di hadapan massa aksi.

Ia juga menegaskan bahwa beberapa poin penting akan segera ditindaklanjuti oleh DPRD, antara lain terkait klaim BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 

Nur Hakim menyebutkan bahwa pihaknya akan segera memanggil BPJS untuk memberikan penjelasan terkait alasan honorer tidak dapat mengklaim hak mereka, meskipun sudah memenuhi syarat masa kerja minimal 10 tahun.

“Terkait BPJS, hari ini langsung kami follow-up. Kami akan panggil pihak BPJS untuk meminta kejelasan, karena aturan menyatakan bahwa masa kerja lebih dari 10 tahun sudah berhak untuk mengklaim. Tidak ada persyaratan menunggu SK seperti yang disebutkan,” jelasnya.

Selain itu, Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyampaikan bahwa pengangkatan honorer menjadi tenaga penuh (R2 atau R3) berada dalam kewenangan pemerintah pusat. 

Namun, DPRD Bangkalan berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi honorer agar pemerintah pusat mengambil langkah konkret.

“Perjuangan ini harus tetap semangat. Jika saya presidennya, mungkin langsung saya sahkan ini semua. Tapi kami akan tetap berada di garis depan selama itu tidak melanggar aturan untuk memperjuangkan hak-hak Anda,” tegasnya.

Hakim juga menyoroti kekhawatiran para honorer yang hingga kini belum menerima gaji untuk bulan Januari dan Februari 2025. 

Ia menyebutkan bahwa uang hasil iuran BPJS yang seharusnya bisa dicairkan sangat dibutuhkan oleh para honorer untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sementara itu, DPRD Bangkalan juga akan mengadakan diskusi lanjutan dengan perwakilan honorer untuk mendalami permasalahan ini dan mencari solusi terbaik. 

Demonstrasi tersebut berlangsung dengan damai dan diakhiri dengan pernyataan komitmen dari DPRD Bangkalan untuk terus memperjuangkan aspirasi honorer.

Hal senada juga disampaikan Saad Asjari, bahwa pihaknya akan memperjuangkan aspirasi para honorer.

Oleh karena itu pihaknya minta kepada aliansi honorer Bangkalan untuk mempercayakan kepada pihaknya.

"Kami akan perjuangkan meskipun kami bukan pengambil kebijakan tapi kami akan terus memperjuangkan dengan fungsi-fungsi kami," kata politisi Golkar tersebut.(dul)