KOMISI I DPRD Bangkalan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan para juru parkir (jukir) menyepakati pengaktifan kembali sistem parkir berlangganan. Kesepakatan ini diambil dalam rapat evaluasi yang berlangsung pada Selasa (11/2/2025).

Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mendengar masukan dari para jukir, yang selama ini merasa terbebani dengan sistem parkir konvensional. 

Salah satu keluhan utama mereka adalah hilangnya fasilitas BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung melalui program parkir berlangganan.

“Setelah parkir berlangganan dihentikan, mereka kehilangan akses BPJS yang sangat membantu. Oleh karena itu, mereka menginginkan agar sistem ini diaktifkan kembali. Namun, kami tidak langsung mengembalikan tanpa evaluasi. Semua harus dilakukan dengan terencana dan menyeluruh,” ujar Fadhur.

Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pengelolaan sistem parkir akan dievaluasi setiap tahun. 

Petugas parkir wajib memiliki SK (Surat Keputusan) yang valid dan sesuai dengan nama yang bertugas di lapangan. 

SK ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang baik.

Sekretaris Komisi I, Nur Hakim, menambahkan bahwa parkir berlangganan merupakan solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meminimalkan kebocoran anggaran. 

Ia mengingatkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur sistem parkir berlangganan masih berlaku dan harus dioptimalkan.

“Daerah-daerah maju sudah menerapkan parkir berlangganan. Ini tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga masyarakat. Jika diterapkan kembali dengan manajemen yang baik, sistem ini bisa memberikan dampak positif bagi Bangkalan,” tegas Nur Hakim.(dul)