KOMISI I dan II DPRD Bangkalan mengadakan rapat gabungan yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bangkalan, H. Fatkhurrahman, pada Senin (3/2/2025) di Ruang Rapat Paripurna. 

Rapat ini fokus membahas permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Geger, Kecamatan Geger, yang diduga terjadi kesalahan sistem administrasi sehingga membebani masyarakat.

Dalam rapat tersebut, pria yang akarab disapa H. Kur tersebut menyampaikan keprihatinannya terhadap masyarakat yang sudah membayar pajak bertahun-tahun, namun dianggap belum membayar karena adanya kesalahan dalam sistem pengelolaan data. 

"Kita harus mencari solusi terbaik agar masyarakat kecil tidak terbebani dengan membayar pajak dua kali. Kesalahan ini harus diperbaiki dari bawah sampai atas," ujarnya.

Ia juga menyoroti sistem pengelolaan data yang disebut "sistem gelondongan", di mana pembayaran pajak tidak terdata secara individu, melainkan hanya berupa jumlah kolektif. 

"Uang sudah disetor, tapi tidak jelas datanya. Ini masalah dari bawah ke atas yang kusut semua. Perlu penyelesaian bersama antara Pemda, Bapenda, dan pihak terkait lainnya," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan, Amina Rahmawati, menyatakan bahwa tingkat pembayaran PBB di Desa Geger tahun 2024 hanya mencapai sekitar 4 persen. 

"Kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak masih rendah. Kami harus turun ke lapangan dengan berbagai cara, meski harus melakukan efisiensi anggaran," ungkapnya.

Amina juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi, baik melalui media sosial maupun perangkat kecamatan. 

Namun, ia mengakui bahwa perhatian masyarakat terhadap informasi penting seringkali kalah dengan konten hiburan. 

"Kami sudah menyampaikan informasi melalui media sosial, tapi kembali lagi ke masyarakat, apakah mereka mau memperhatikan informasi tersebut atau tidak," katanya.

Rapat gabungan ini menghasilkan kesepakatan untuk menggelar pertemuan lanjutan guna membahas langkah konkret dalam menyelesaikan masalah PBB di Desa Geger. 

Komisi-komisi DPRD bersama Pemda dan Bapenda akan bekerja sama mencari solusi agar keadilan pajak bagi masyarakat dapat terwujud.(dul)