DPRD Bangkalan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan dan jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Penjabat (PJ) Bupati Bangkalan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Hukum Daerah, di ruang rapat paripurna DPRD Bangkalan, Selasa (21/1/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Bangkalan, H. Moh. Rofik, didampingi Ketua DPRD Deddy Yusuf dan Wakil Ketua I H. Fatkhurrahman, berlangsung di ruang rapat DPRD Bangkalan. 

Acara tersebut juga dihadiri oleh PJ Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan, Irman Gunadi, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para anggota DPRD Bangkalan.

Dalam pembukaan rapat, H. Moh. Rofik mempersilakan para juru bicara dari masing-masing fraksi untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban mereka terhadap pendapat PJ Bupati Bangkalan.

Juru bicara Fraksi PKB menjadi yang pertama menyampaikan pandangannya, diikuti oleh Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PPP, Golkar, PAN, Demokrat, dan terakhir Fraksi NasDem.

Setelah seluruh fraksi selesai membacakan tanggapan dan jawaban mereka, dokumen tanggapan tersebut diserahkan kepada PJ Sekda Bangkalan, Irman Gunadi, yang mewakili PJ Bupati Bangkalan.

Rapat ini merupakan bagian dari proses pembahasan Raperda yang bertujuan untuk menyempurnakan regulasi terkait pembentukan hukum daerah, sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pemerintahan di Kabupaten Bangkalan.

Dalam sambutannya, H. Rofik menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas kontribusi pemikiran yang diberikan. 

"Kami berharap hasil pembahasan ini dapat menjadi langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Bangkalan," ujarnya.

Rapat paripurna berjalan lancar dengan suasana kondusif dan diakhiri dengan penyerahan dokumen tanggapan kepada perwakilan pemerintah daerah.(dul)