KOMISI IV DPRD Bangkalan menggelar rapat evaluasi bersama Dinas Pendidikan Bangkalan, kepala sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, serta koordinator wilayah (korwil) sekolah-sekolah penerima bantuan. 

Rapat tersebut membahas dugaan adanya potongan atau setoran yang dilakukan oleh oknum di Dinas Pendidikan terhadap penerima DAK fisik dan non fisik tahun 2024.

Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan, Rokib, menegaskan komitmen pihaknya untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana bantuan tersebut. 

Ia menyebut bahwa dugaan pencatutan nama Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan dan anggota Komisi IV DPRD dalam kasus ini merupakan tindakan serius yang mencoreng integritas pemerintahan dan legislatif.

“Kami akan mengusut tuntas dugaan potongan ini. Rapat ini menjadi forum klarifikasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DAK, agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama sekolah penerima bantuan,” ujar Rokib, Senin (13/1/2025).

Rokib menambahkan, Komisi IV DPRD Bangkalan tidak akan tinggal diam apabila tuduhan ini terbukti. Menurutnya, transparansi adalah harga mati yang harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan publik.

Senada dengan Rokib, Sekretaris Komisi IV DPRD Bangkalan, Lukman Hakim, juga menegaskan pentingnya rapat ini sebagai langkah konkret untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Komisi IV menginginkan kebenaran terungkap. Apabila memang terjadi penyimpangan, pelakunya harus bertanggung jawab. Jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan justru disalahgunakan,” ujar Lukman.

Ia menekankan bahwa rapat ini adalah bukti keseriusan DPRD dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.

“Kami hadir lengkap, dan ini membuktikan bahwa Komisi IV tidak main-main terhadap isu ini,” tegasnya.(dul)