WAKIL Ketua DPRD Bangkalan, Efendi, menegaskan bahwa layanan uji kelayakan kendaraan atau kir yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan harus tetap berjalan maksimal meskipun saat ini digratiskan. 

Efendi mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pelayanan sesuai prosedur meski tidak lagi menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah.

"Layanan uji kir tetap harus maksimal dan sesuai prosedur. Jangan sampai kualitas layanan menurun hanya karena digratiskan," ujarnya, Kamis (9/1/2025).

Efendi juga mendorong Dishub Bangkalan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru guna mengimbangi kehilangan pendapatan dari layanan uji kir. 

Menurutnya, inovasi diperlukan agar sektor lain dapat menjadi alternatif pemasukan bagi kabupaten.

"Jika sudah menjadi ketentuan dari pemerintah pusat, mau bagaimana lagi. Dishub harus kreatif mencari potensi pendapatan lain yang bisa dikelola untuk mendongkrak PAD Bangkalan," sarannya.

Sebelumnya, layanan uji kir merupakan salah satu potensi PAD dengan kontribusi mencapai Rp 500 juta per tahun. 

Namun, sejak 2024, layanan ini digratiskan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Akibatnya, sumber pendapatan tersebut tidak lagi berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bangkalan.

Dishub Bangkalan diharapkan segera mengidentifikasi sektor lain yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah tanpa mengurangi pelayanan publik.

Efendi menekankan bahwa layanan publik seperti uji kir harus tetap optimal demi keselamatan masyarakat, meskipun tidak memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah.(dul)