KOMISI I DPRD Bangkalan bergerak cepat menyikapi keluhan para kepala desa se-Kabupaten Bangkalan yang merasa keberatan dengan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Keluhan ini muncul karena JHT dinilai membebani APBDes yang sudah terbatas.

Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menyampaikan bahwa pihaknya langsung memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk meminta klarifikasi terkait surat edaran BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

“Kami menerima keluhan dari kepala desa yang merasa JHT ini membebani APBDes mereka. Kurangnya sosialisasi juga menjadi alasan mereka keberatan. Karena sifatnya tidak wajib, kami akan menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan perwakilan kepala desa, BPJS, Bappeda, dan DPMD untuk mencari solusi bersama,” jelas Fadhur, Jumat (3/1/2025).

Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim, menambahkan bahwa berdasarkan peraturan yang ada, kepala desa dan perangkat desa hanya diwajibkan mengikuti dua program BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sementara itu, JHT bersifat opsional dan bergantung pada kemampuan alokasi dana desa (ADD).

Komisi I meminta evaluasi kebijakan terkait beban BPJS ketenagakerjaan yang JHT. Sesuai Permendes Pdt No 08 2022. 

“Untuk JKK dan JKM, jika ditambah JHT, totalnya menjadi sekitar Rp150.000 per bulan. Ini yang dirasa berat oleh kepala desa, apalagi mereka ingin fokus membangun desa,” kata Hakim.

Sementara itu, Sekretaris DPMD Bangkalan, Soni, menyebut bahwa program JHT memang direncanakan untuk diterapkan mulai tahun ini. Namun, keputusan akhirnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama pihak-pihak terkait.

“Selama ini yang dilaksanakan hanya JKK dan JKM. Untuk JHT, kita masih menunggu hasil rapat lanjutan bersama DPRD, BPJS Ketenagakerjaan, dan instansi teknis lainnya,” jelas Soni.(dul)