KOMISI I DPRD Bangkalan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memastikan layanan yang ada benar-benar terintegrasi, Jumat (27/12/2024).

Namun, di lapangan, mereka menemukan beberapa instansi yang seharusnya menempati MPP tidak hadir di lokasi.

Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menyampaikan keprihatinannya terkait temuan tersebut. 

"MPP ini seharusnya menjadi pusat layanan yang terintegrasi, tetapi kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Kami akan segera berkoordinasi dengan komisi terkait untuk memastikan instansi yang belum hadir di MPP dapat segera melaksanakan tugasnya," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, Anton Bastoni, menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan publik. 

"MPP dirancang untuk memudahkan masyarakat, namun dengan tidak hadirnya sejumlah instansi, tujuan itu sulit tercapai. Kami akan mendorong langkah-langkah konkret agar hal ini segera diperbaiki," ujarnya.

Sekretaris Komisi I, Nur Hakim, juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala. 

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran MPP. Temuan ini akan kami tindak lanjuti secara serius," ungkapnya.

Di sisi lain, Komisi I juga memastikan penyelesaian insiden di Dispendukcapil yang sempat menjadi perhatian masyarakat beberapa hari lalu. 

Ketua Komisi I, Fadhur Rosi, menjelaskan bahwa insiden pemukulan yang terjadi di sana ternyata hanya kesalahpahaman. 

"Kami sudah konfirmasi bahwa tidak ada unsur kekerasan, ini murni kesalahpahaman. Namun, kejadian ini menjadi pelajaran agar semua pihak lebih bijak," imbuhnya.

Komisi I berkomitmen untuk terus mengawasi pelayanan publik di Bangkalan agar sesuai dengan harapan masyarakat. 

"Kami akan terus pantau dan pastikan pelayanan berjalan sebagaimana mestinya," tutup Fadhur Rosi.(dul)