PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memutuskan untuk menghapus sistem parkir berlangganan dan kembali menerapkan sistem parkir konvensional. 

Kebijakan ini diambil dengan alasan mengatasi maraknya parkir liar, sekaligus melakukan pemetaan skema penyelenggaraan parkir melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Namun, keputusan ini menuai sorotan dari DPRD Bangkalan. Mohammad Hotib, anggota Komisi I DPRD Bangkalan, mengungkapkan bahwa DPRD tidak dilibatkan dalam pembahasan kebijakan tersebut.

“Kami sebagai anggota DPRD tidak pernah dilibatkan. Sampai hari ini, kami belum tahu alasan konkret mengapa parkir kembali ke sistem konvensional. Ini justru terlihat seperti langkah mundur,” tegas Hotib.

Hotib menyoroti bahwa tren pengelolaan parkir di berbagai daerah saat ini mengarah pada digitalisasi, baik menggunakan e-parking, QRIS, maupun voucher elektronik. 

Sistem modern ini dinilai lebih efisien dan transparan, berbeda dengan kebijakan yang kembali ke metode lama.

“Semua daerah diarahkan untuk memodernisasi sistem pajak dan retribusi, termasuk parkir. Kenapa Bangkalan malah mundur? Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka,” tambahnya.

Selain itu, ia menyoroti ketergantungan fiskal Bangkalan terhadap transfer dari pusat yang mencapai lebih dari 85%. 

Ia menilai modernisasi pajak dan retribusi adalah langkah penting untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mendukung pembangunan.

“Kemandirian fiskal kita masih rendah, pendapatan asli daerah hanya sekitar 10-12%. Kalau parkir dikelola secara modern, ini bisa menjadi peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.

Hotib juga memastikan bahwa DPRD akan segera memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) untuk meminta penjelasan terkait kebijakan ini. 

“Kami akan memanggil Dishub untuk membahas ini lebih lanjut. Harus ada transparansi dalam kebijakan yang menyangkut pelayanan publik,” pungkasnya.(dul)