DI TENGAH kesibukan menjalankan tugasnya, Komisi A DPRD Bangkalan menyempatkan waktu untuk menemui sejumlah demonstran yang berorasi di depan Kantor DPRD Bangkalan, Kamis (31/10/2024). 

Demonstrasi tersebut membawa isu yang tengah hangat, yaitu dugaan praktik mafia tanah yang mengancam hak-hak masyarakat setempat.

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menyampaikan bahwa pihaknya menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini. 

Fadhur menyatakan bahwa langkah konkret akan segera diambil untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh para demonstran. 

Salah satu langkah yang direncanakan adalah mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak notaris untuk hadir dalam rapat dengar pendapat.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat mengenai adanya dugaan mafia tanah yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, kami akan memanggil pihak terkait, yakni BPN dan notaris, agar kita semua bisa mendapatkan penjelasan yang jelas dan bisa mencari solusi atas masalah ini,” ujar Fadhur Rosi di hadapan para demonstran.

Lebih lanjut, Fadhur menambahkan bahwa Komisi A akan mengawal isu ini dengan serius dan berharap kolaborasi dari semua pihak terkait agar hak-hak masyarakat bisa terlindungi. 

"Kami tidak ingin ada pihak-pihak yang bermain-main dengan hak-hak masyarakat. Ke depan, kita akan pantau dan tindak lanjuti setiap perkembangan," tegasnya.(dul)