Berita
Berita Detail
Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Soroti Pelayanan Buruk Puskesmas Kamal
Upload by Admin - 20 September 2024
ANGGOTA DPRD Bangkalan dari Fraksi PDI Perjuangan, Nur Hakim, dengan tegas menyoroti dan menyayangkan adanya keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan Puskesmas Kamal.
Nur Hakim mengungkapkan bahwa pelayanan yang tidak memadai ini dikeluhkan oleh seorang ibu hamil tujuh bulan yang meminta surat rujukan, namun ditolak oleh pihak Puskesmas Kamal.
Menurut informasi yang diperoleh dari akun Instagram wecarebangkalanmadura, kejadian ini bermula saat sang ibu mengeluh sakit dan mendatangi Puskesmas Kamal untuk meminta surat rujukan ke RSIA Glamour Husada Kebun.
Namun, pihak puskesmas menolak memberikan surat rujukan karena usia kandungan ibu tersebut belum mencapai 30 minggu. Ketika berada di Puskesmas, kebetulan sang ibu tidak menunjukkan gejala sakit, namun setelah kembali ke rumah, kondisinya kembali memburuk.
Nur Hakim mengungkapkan kekecewaannya terhadap Puskesmas Kamal, terutama dalam menangani pasien BPJS. Menurutnya, berdasarkan aturan yang berlaku, pasien BPJS tidak seharusnya meminta surat rujukan, melainkan surat tersebut harus diberikan oleh puskesmas berdasarkan analisa medis.
"Ini jelas merugikan masyarakat. Jika rujukan harus diminta. Sesuai Permenkes no 17 tahun 2013. Nah kalau sampai kejadian seperti ini maka pasti ada yang salah dalam pelayanan puskesmas tersebut," tegas Nur Hakim, Jumat (20/9/2024).
Ia menambahkan, kasus ini harus menjadi evaluasi bagi Puskesmas Kamal agar tidak ada lagi kejadian serupa.
"Puskesmas harus memberikan pelayanan yang prima, terutama dalam hal kesehatan masyarakat. Apalagi ini menyangkut ibu hamil, yang kondisinya harus ditangani dengan serius, bukan main-main. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ini bisa berujung pada malpraktek," pungkasnya.
Kasus ini mencerminkan betapa pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan di fasilitas-fasilitas publik, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan ibu hamil tidak boleh ada ego sektoral, harus saling mendukung
Harapannya, evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan, demi kesejahteraan masyarakat Bangkalan.(dul)
- H. Rofik Dorong Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Tingkatkan Kemandirian Fiskal Bangkalan
- Komisi I DPRD Dorong BPS Libatkan SDM Lokal dalam Sensus Ekonomi 2026
- DPRD Bangkalan Gelar Rapat Paripurna Penetapan Raperda APBD 2026
- Wakil Ketua II DPRD Tekankan Sinergi dan Komitmen Bersama dalam Pembentukan Perda 2026
- Ketua DPRD: Momentum Hari Jadi ke-494, Bangkalan Harus Maju Lebih Terarah dan Berkelanjutan
