DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyusun Tata Tertib (Tatib) DPRD. Panja ini diharapkan dapat menyesuaikan aturan-aturan yang ada dengan perubahan-perubahan penting yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah. 

Muhammad Hotib, Wakil Ketua Panja dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyampaikan bahwa penyusunan Tatib ini sangat diperlukan, terutama setelah adanya perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terjadi pertengahan tahun 2024 lalu.

Salah satu penyesuaian penting yang diusulkan adalah perubahan mitra kerja komisi-komisi di DPRD, akibat dari penggabungan beberapa OPD. 

"Ada perubahan Peraturan Daerah (Perda) yang menyebabkan beberapa dinas di-merger, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, dan Dinas Pertanian. Ini membuat Tata Tertib DPRD harus disesuaikan dengan kondisi terbaru," ungkap Muhammad Hotib.

Selain penyesuaian mitra kerja, Panja juga mengusulkan adanya kewajiban bagi anggota DPRD untuk mengenakan pakaian adat Madura sekali dalam sebulan. 

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga menambah kekhidmatan dalam pelaksanaan tugas-tugas kelegislatifan di Bangkalan.

Dengan terbentuknya Panja ini, DPRD Bangkalan diharapkan mampu menuntaskan revisi Tata Tertib dengan baik, agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan dinamika terbaru. Panja menargetkan, jika tidak ada hambatan, penyusunan Tatib ini akan selesai dalam waktu dua minggu.

Penyusunan Tatib ini tidak hanya berfokus pada perubahan struktur dan prosedur kerja DPRD, tetapi juga berupaya memperkaya nilai-nilai budaya lokal dalam kegiatan legislatif. 

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen DPRD Bangkalan untuk terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.(dul)