DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan menilai output dari green hous yang tersebar di sejumlah balai penyuluhan pertanian (BPP) belum jelas. 

Oleh karena itu, pihaknya merasa kurang sepakat jika harus menambah green house kembali.

Apalagi, green house yang ada belum dikelola dengan baik.

"Memang keberadaan green house di BPP belum merata. Tapi, saya rasa cuma BPP Socah yang tampak. Sedangkan yang lain tidak tampak. Jangan hanya menambah proyek lagi kalau manfaatnya tidak jelas," ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Fadhur Rosi, Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, Kabid Prasarana Sarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikulturan, dan Perkebunan (Dispertapahorbun) Bangkalan CHK Henry Kusuma menyatakan, tahun ini pihaknya tidak mengalokasikan anggaran pembangunan green house. 

Sebab, menu perogram pembangunan fisik sarana pembibitan tersebut tidak tersedia. Green house dibangun di setiap BPP dan kebun Bangun Bangkalan Sejahterakan Petani (Bang Jani). 

Dari delapan BPP yang ada saat ini, hanya enam yang dilengkapi sarana green house. Sedangkan dua BPP lainnya belum dibangun green house. 

"Yaitu, BPP Konang dan Sepulu belum memiliki green house," terangnya. 

Menurut pria yang akrab disapa CHK itu menjelaskan, lembaganya membutuhkan pembangunan tujuh titik green house. Lima di antaranya akan dibangun di kebun Bang Jani.

Sebab, green house yang ada banyak yang rusak. 

"Untuk kebun Bang Jani sendiri kebutuhannya besar," terangnya.

Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan fisik green house tidak sedikit.

Pembangunan green house yang berskala kecil saja bisa menelan anggaran Rp 75

juta. Sedangkan BPP yang tidak memiliki green house saat ini memanfaatkan lahan pekarangan untuk pembibitan.

"Kami sudah mengusulkan, tapi dari pusat tidak ada kabar. Apalagi seperti green house di kebun Bang Jani yang butuh anggaran lebih besar," ujarnya.(dul)