DPRD Kabupaten Bangkalan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Teknis setempat melakukan pemerataan penerima program jaminan sosial (jamsos) petani.

Pasalnya, tidak semua petani di Kabupaten Bangkalan ter-cover dalam program jamsos. Buktinya, masih terdapat ribuan petani yang tidak ter-cover.

”Jamsos ini sudah pernah dibahas. Kami meminta penerima program ini lebih merata untuk menghindari gejolak di bawah,” tegas Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Rokib, Senin (22/7/2024).

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dispertapahorbun) Bangkalan tidak menampik hal tersebut. Jumlah petani yang mendapat program jamsos hanya 18.000 orang.

”Tahun ini penerima program jamsos masih sama dengan 2023. Sebab, telah disepakati menggunakan data tahun lalu, yaitu 18.000 orang,” kata Kabid Sarana, Prasarana, dan Penyuluhan Dispertapahorbun Bangkalan CHK Karyadinata.

Pria berkacamata itu menuturkan, data petani yang diajukan dalam program jamsos adalah penerima pupuk bersubsidi.

Saat ini petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi di Bumi Zikir dan Salawat sebesar 105.000.  

Apabila yang mendapat jamsos hanya 18.000 petani, artinya 87.000 petani tidak mendapat jamsos.

”Intinya, menyesuaikan dengan anggaran dan kuota,” terangnya.(dul)