PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bangkalan hingga saat ini belum memiliki lumbung pangan daerah.

Padahal, jika merujuk pada ketentuan yang dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah daerah diharuskan memiliki lumbung cadangan pangan sendiri.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi C DPRD Bangkalan Solihin mengingatkan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) untuk memaksimalkan LPM yang ada.

Sebab, Pemkab belum memiliki anggaran untuk membangun lumbung pangan daerah.

Politikus PAN tersebut berharap DKP memastikan LPM yang dikelola Gapoktan dikelola secara optimal.

"DKP juga harus rutin melakukan pendataan, validasi, kontrol, dan edukasi terkait pemanfaatan LPM,” tegas Solihin, Senin (22/7/2024).

Sementara itu, Kabid Distribusi Cadangan Pangan DKP Bangkalan Wiwik Riskiyati mengatakan, jika di Kabupaten Bangkalan belum ada lumbung cadangan pangan sendiri.

Pembangunan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) di Bumi Zikir dan Salawat pernah diwacanakan tahun ini.

Namun, rencana itu tidak terealisasi karena terkendala anggaran. 

”Harapan kami, ada lumbung pangan kabupaten. Sebab, lumbung pangan ini penting dan banyak manfaatnya,” ujarnya.

Sejauh ini, yang ada adalah lumbung pangan masyarakat (LPM). Jumlahnya 27 unit yang tersebar di 18 kecamatan. Namun, tidak semua LPM tersebut aktif.

”Hanya 21 unit yang aktif. Pengelolaan diserahkan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan). Lembaga tidak bisa berbuat banyak menyikapi LPM yang tidak aktif atau dialihfungsikan,” tutur Wiwik.(dul)