KOMPETENSI ratusan guru PAI di bawah naungan Kemenag Bangkalan diragukan. Alasannya, mereka belum memiliki sertifikat kompetensi atas kapasitasnya.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Ambar Pramudiya Wardani menyampaikan, kuota pendidikan profesi guru (PPG) mengacu pada kekuatan anggaran.

Kendati demikian, tetap meminta Kemenag mengupayakan kuota pengusulan diperbanyak.

”Kami berharap, guru tetap professional dengan niat awalnya, yaitu untuk mengabdi,” tandansya, Rabu (17/7/2024).

Plt Kasi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kemenag Bangkalan Miftahul Arifin tidak memungkiri banyaknya guru PAI yang belum tersertifikasi, khususnya yang bertatus honorer.

Kesejahteraan guru PAI yang belum tersertifikasi juga tidak terjamin. Sebab, pendapatannya sangat minim.

”Yang belum sertifikasi memang banyak. makanya, kami berupaya (agar memiliki sertifikasi) melalui dana (dari) pusat dan daerah,” ujarnya.

Saat ini terdapat 1.048 guru PAI yang tercatat di Kemenag Bangkalan.

Perinciannya, 283 berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), 121 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan 644 non PNS.

Sedangkan yang sertifikasi baru 440 guru PAI. ”Yakni, 240 guru PNS, 121 PPPK, dan non-PNS 79 orang,” sebutnya.

Dengan demikian, masih ada 608  guru PAI yang belum tersertifikasi. Miftah mengeklaim, banyaknya guru PAI yang belum tersertifikasi disebabkan minimnya anggaran.

Sementara pihaknya hanya mengandalkan kuota dari pemerintah pusat untuk menambah kuantitas guru PAI yang tersertifikasi.

Kuota program sertifikasi tahun ini hanya 100 guru. Anggaran yang disiapkan Rp 5,5 juta untuk satu guru dalam mengikuti pendidikan profesi.

”Angka itu untuk semua guru. Menurut saya, angka segitu sangat lumayan untuk menyertifikasi guru yang belum,” terangnya.(dul)