TAHUN ini Dispertapahorbun Bangkalan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana-prasarana (sarpras) tani.

Yakni, jalan usaha tani (JUT) dan jaringan irigasi air tanah (JIAT) di 14 titik. Namun, Dispertapahorbun Bangkalan menyebut tujuh titik di antaranya belum dikerjakan.

Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Rokib meminta dinas terkait tetap memantau agar proyek tersebut segera direalisasikan.

Namun, Dispertapahorbun harus tetap memilih kontraktor yang kompeten serta tidak memiliki catatan buruk di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

”Jangan dipilih lagi kalau memiliki catatan di BPK,” sarannya, Kamis (4/7/2024).

Kabid Sarpras dan Penyuluhan Dispertapahorbun Bangkalan C Henry Kusuma Karyadinata mengatakan, pekerjaan fisik tersebut telah masuk tahap pelaksanaan.

Namun, dia mengakui ada beberapa yang belum digarap. 

”Dari 14 lokasi, baru tujuh proyek yang dikerjakan,” katanya.

Menurut dia, proyek tersebut tersebar di tujuh kecamatan atau 11 desa. Yakni, Desa Jaddih, Bilaporah, Keleyan, Labang, Dakiring, Tlagah, dan Ujung Piring.

Sedangkan proyek JIAT tersebar di Desa Bilaporah, Galis Dajah, Karang Entang, Keleyan, Labang, dan Maneron.

”Yang belum dikerjakan di Desa Jaddih, Bilaporah (JIAT), Ujung Piring, Bilaporah (JUT), Karang Entang, Labang, Keleyan,” tambahnya.

Dia menjelaskan, anggaran yang disediakan kurang lebih Rp 1,2 miliar. Namun, pengerjaan proyek tidak bersamaan.

Alasannya, masih berkutat di tahap penunjukan rekanan pelaksana. Juga menunggu pejabat pengadaan.

”Sebab, yang menunjuk pejabat pengadaan bukan kami, tapi dari ULP,” jelasnya.(dul)