DPRKP Bangkalan menerima ratusan permohonan izin PBG. Namun, usulan itu mandek karena administrasinya tidak lengkap.

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno menyatakan, pemerintah harus menyikapi banyaknya usulan PBG yang terhambat administrasi.

Sehingga, ke depan tidak ada lagi usulan yang tersendat. 

”Misalnya, dicarikan solusi agar persyaratan yang belum dilengkapi bisa segera dipenuhi,” sarannya, ujarnya, Kamis (6/6/2024).

Kabid Tata Bangunan dan Gedung DPRKP Bangkalan Nur Taufiq mengatakan, Sejak 2023, bangunan dan gedung yang memiliki izin PBG baru 500. 

"Sementara yang masih berstatus permohonan atau belum terbit 563,” ucapnya.

Taufiq memaparkan, ratusan permohonan izin PBG itu tidak diterbitkan karena persyaratan yang diajukan belum lengkap. Sehingga, penerbitannya terhambat.

Sementara kewenangan lembaganya hanya melakukan verifikasi berkas.

”Pendaftaran izin PBG dilakukan secara online. Warga mengunggah sendiri berkas-berkas yang menjadi persyaratan, sedangkan kami hanya melakukan verifikasi,” imbuhnya.

PBG merupakan pengganti izin mendirikan bangunan (IMB) yang kini tidak diberlakukan lagi.

Namun, syarat pengajuan PBG lebih kompleks dibanding IMB. Sebab, harus dilengkapi dengan gambar struktur, elektrikal, saluran, dan arsitektur.

”Kalau dulu, satu bangunan hanya satu gambar saja. Sekarang tidak, ada beberapa syarat gambar dan harus memenuhi persyaratan teknis,” urainya.

”Persyaratan baru itu yang membuat masyarakat kesulitan untuk melengkapi,” terangnya.

Taufiq menambahkan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang PBG masih minim.

Namun, lembaganya terus berupaya melakukan sosialisasi agar kesadaran masyarakat untuk mengurus PBG meningkat.

”Selama persyaratan di sistem sudah dilengkapi oleh pemohon, bisa langsung dilakukan proses selanjutnya. Sehingga, pengajuan izin PBG bisa terbit,” ujar Taufiq.(dul)